CARA PENEMUAN HUKUM

CARA PENEMUAN HUKUM

Larangan hakim yang menolak kasus ini juga diatur oleh Pasal 10 (1) UU No 2. 48 tahun 2009 tentang peradilan. Hasil akan menjadi final jika diikuti oleh hakim berikutnya atau, dengan kata lain, hukum kasus. Penemuan hukum ini dapat dilakukan dengan memeriksa nilai-nilai hukum yang muncul di masyarakat (Buku Panduan Bantuan Hukum, hal. 7).

Selain itu, Panduan Bantuan Hukum (hal.7) menyebutkan bahwa metode deteksi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode (menurut Sudikno), yaitu:

1. Penafsiran atau penafsiran

adalah metode penemuan hukum yang secara jelas menjelaskan teks hukum sehingga ruang lingkup metode dapat ditentukan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna hukum. Interpretasi adalah metode untuk menemukan hukum dalam hal aturannya, tetapi tidak jelas apakah harus diterapkan pada acara tersebut.

Interpretasi atau interpretasi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:
1) tata bahasa, yaitu interpretasi bahasa sehari-hari.
2) Secara historis, ini adalah interpretasi berdasarkan sejarah hukum.
3) Sistematis, d. H. Interpretasi hukum sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum.
4) Teleologis, yaitu penafsiran sesuai dengan makna / tujuan masyarakat.
5) Perbandingan hukum, yaitu interpretasi dengan perbandingan dengan metode hukum di tempat lain.
6) Futuristik, yaitu interpretasi berwawasan ke depan berdasarkan hukum yang belum memiliki kekuatan hukum.

2. Konstruksi hukum

Hakim dapat digunakan sebagai metode deteksi hukum jika tidak ada aturan dalam persidangan yang secara khusus mengatur peristiwa yang terjadi.

Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan pemikiran logis dalam:
1) argumen dengan analogi atau sering disebut analogi. Demikian pula, peristiwa yang berbeda tetapi serupa, serupa atau serupa yang diberikan oleh hukum diperlakukan sama.
2) Batasan hukum. Pembatasan hukum berlaku aturan umum untuk peristiwa hukum tertentu atau hubungan dengan penjelasan atau konstruksi dengan fitur.
3) Argumentum adalah contrario, atau sering disebut contrario, yang menafsirkan atau menjelaskan undang-undang berdasarkan pada penolakan pemahaman antara peristiwa konkret yang mereka hadapi dan peristiwa yang diatur oleh hukum.
Dari uraian di atas, kami menyimpulkan bahwa hakim dapat membuat formasi / penemuan hukum jika hukum tidak lengkap atau tidak jelas, untuk memutuskan dalam kasus dengan cara yang dijelaskan di atas.


Baca Artikel Lainnya: